SLPTT dan Ketahanan Pangan (Bag 1)

Pernah mendengar tentang sekolah lapang saat sekolah dulu? Sekolah lapang merupakan sistem yang bagus untuk transfer teknologi. Negara kita sudah mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan sekolah lapang dan sepertinya cocok dengan kultur masyarakat. Transfer teknologi diselenggarakan dengan cara praktek langsung, sesi-sesi diskusi di lapang dengan melihat masalah yang terjadi secara langsung, serta diskusi -diskusi di rumah atau tempat ibadah. Terasa suasana gotong royong dan keakraban. Hal ini yang mendukung ikatan batin antara petani, petugas dan program yang sedang dikerjakan, sehingga pada akhirnya mendukung tingkat keberhasilan program.

030520092110

Lahan sebelum ditanam

Program sekolah lapang bisa apa saja tergantung kebutuhan, seperti pengendalian hama dan penyakit terpadu, teknologi pengolahan panen dan pascapanen dan pada seri tulisan ini mengenai sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT). Konsep SLPTT adalah menggunakan segala sumber daya yang ada, mulai dari benih, pupuk, teknik budidaya, sampai kelembagaan untuk menunjang program swasembada pangan. Pembaca mungkin familiar dengan istilah panca usaha tani yang dipopulerkan pada program Bimas (bimbingan massal) yang dilanjutkan Inmas dan seterusnya pada periode Orde Baru. Pada periode awal reformasi muncul program Gema palagung (Gerakan Mandiri Padi, Kedele dan Jagung) sekitar tahun 2000 dan sekarang disebut Upsus Pajale (Upaya khusus swasembada Padi Jagung Kedelai). Benang merahnya sama, program-program tersebut bertujuan untuk mengamankan swasembada pangan atau bisa juga disebut ketahanan pangan. Swasembada atau ketahanan mungkin dari segi definisi dan arti bisa berbeda, tapi pembaca mengerti lah ya maksudnya……

Tulisan ini tidak bermaksud mengkaji mengenai keberhasilan atau kegagalan program-program menuju ketahanan pangan di masa lalu. Ada banyak kajian ilmiah mengenai hal ini, bagaimana suatu program disusun, apa yang menunjang keberhasilan, apa yang menyebabkan kegagalan. Tentu ada masa negara kita berhasil swasembada pangan, ada juga tahun terpaksa impor besar-besaran. Menurut pembaca, lebih banyak tahun saat negara kita swasembada atau impor pangan???

Melalui tulisan ini, saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman saat terlibat dalam salah satu usaha ketahanan pangan nasional. Cerita pengalaman rakyat jelata yang kebetulan menjadi petugas di suatu lokasi perbatasan negara nun jauh di sana. Akan ada beberapa bagian, karena pembahasan mengenai ketahanan pangan sangat menarik, luas dan kadang sensitif🙂 Jika dulu hanya mengetahui sekolah lapang dari pelajaran di SD, suatu pengalaman yang menarik ketika suatu saat terlibat dalam sekolah lapang.

030520092111-1

Makan dulu mooo sebelum bekerja, biar tra kena malaria...

Makan dulu mooo sebelum bekerja, biar tra kena malaria toooh…

Alhamdulillah, saat itu sebagai salah satu junior di kantor, status juga belum resmi peneliti, mendapat kesempatan untuk mengurus SLPTT kedelai dan Jagung bersama rekan. Kesempatan tersebut diberikan oleh Pak Wahid, saat itu ketua program dan kemudian menjadi Kepala Balai BPTP Papua Barat dan selanjutnya BPTP Sulut. Kegiatan tersebut merupakan sarana belajar untuk kami, mulai dari merancang kegiatan, jadwal sampai keuangan dan pertanggungjawaban, interaksi dengan petani dan pihak-pihak lain.

Bisa dibilang cukup rumit kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena banyak peraturan dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan tidak bisa main terobos atau tabrak. Uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari pajak rakyat serta hutang luar negeri, jadi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pelaporan harus transparan dan akuntabilitas. Untung saja bagian administrasi selalu siap sedia memback up kegiatan. Saya jadi mengerti kenapa saat ini penyerapan anggaran negara rendah. Pencairan yang terlambat, misal program harus tanam bulan Februari tapi uang kegiatan baru bisa dicairkan bulan April-Mei. Kalau diundur tanam pada musim berikutnya misal bulan Agustus, pasti kerepotan, kapan panen, kapan membuat laporan hasil, dan harus tutup buku pada tanggal belasan Desember tahun berjalan. Apalagi sekarang, pimpinan proyek (pimpro) takut terkena sangsi karena kemungkinan salah administrasi, bisa berujung ke pidana. Dan jarang sekarang ada yang mau menjadi pimpro karena resiko-resiko tersebut. Untuk pemecahan masalah-masalah tersebut, pemerintahan sekarang melakukan terobosan dengan mengeluarkan peraturan bahwa masalah administrasi tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Semoga petugas-petugas negara dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang dan melakukan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien.

(bersambung….)

Location: Nimbokrang, Jayapura, Papua

Time: Mei 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s