Daur Ulang Isu: Impor Beras

Isu impor beras selalu “seksi” untuk digoreng. Sebelum sedikit menguliknya, kita perlu sepakat dulu bahwa permasalahannya bukan terletak pada keputusan impor atau tidak impor. Impor adalah sebuah keniscayaan di era perdagangan bangsa-bangsa, apapun komoditasnya. Kecuali kita mau embargo diri sendiri atau menjadi negara tertutup. Kenapa butuh impor? bisa karena memang jumlah produksi tidak cukup memenuhi kebutuhan, sebagai stok cadangan jika jumlah produksi sama dengan konsumsi, atau untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Sebagai ilustrasi, masa’ restoran jepang atau thailand dipaksakan menggunakan beras Indonesia untuk rancangan menu mereka? Wajar saja jika pengusaha restoran Jepang, Thailand, India atau negara-negara mediterania mengimpor beras dari negerinya sendiri. Atau kalangan tertentu masyarakat yang ingin mencoba resep masakan dari luar. Nasi briani, kebuli atau kabsah enak jika menggunakan jenis tertentu yang tidak ditanam di Indonesia. Jadi jelas ya, impor atau tidak impor bukan suatu masalah.

Impor Beras

Kapan keputusan impor atau tidak impor menjadi masalah? yaitu saat keputusan yang dilakukan terjadi pada waktu yang salah, harga yang tidak tepat dan jumlah yang keliru. Sebagai ilustrasi, impor dilakukan saat petani sedang melakukan panen raya, ini suatu kezoliman, harga bisa terjun bebas di tingkat petani. Lalu, saat persediaan beras nasional menipis, impor tidak dilakukan, ini bencana besar, spekulan menjadi mudah memainkan harga di tingkat konsumen yang akan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Lalu, bagaimana keputusan itu dibuat, impor atau tidak impor? Gambar berikut bisa sedikit menjelaskan, walau situasi sebenarnya bisa lebih rumit karena beras merupakan komoditas politik, ekonomi dan budaya (Data selengkapnya dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian bisa didownload disini). Ruwet urusannya, tidak cukup data, tapi intuisi pembuat keputusan harus jalan dan difungsikan. Nah, gimana coba cara memasukkan intuisi dalam pemodelan untuk membuat keputusan yang tepat? 🙂

Sebaran stok beras. Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.

Gambar tersebut merupakan data dari tahun 2015. Tinggal diperhatikan saja berapa konsumsi, berapa produksi dan berapa persediaan beras. Data tersebut sangat berfluktuasi setiap saat. Kemudian besaran dimana stok tersebut berada. Simple saja, saat produksi beras kurang dari konsumsi, serta stok beras tipis, hmmmm bencana……. dan kondisi ini harus diprediksi jauh sebelum terjadi, karena kalau kondisi tersebut sampai terjadi, segala sesuatunya sudah terlambat. Dari gambar ini, minimal terlihat bagaimana keputusan impor atau tidak impor dilakukan.

Untuk mendapatkan angka-angka tersebut, bukan suatu perkara yang mudah. Di link dari Badan Ketahanan Pangan tersebut, dijelaskan juga bagaimana mereka mendapatkan datanya. Tentu ada banyak masalah dalam penentuan angka-angka tersebut, tapi bisa diuji secara ilmiah. Dan silahkan jika ada yang mempunyai metode lebih baik, bisa diuji juga mengenai kemudahannya dilakukan secara teknis, memungkinkan secara ekonomi (hey, biaya untuk mendapatkan data itu mahal), secara sosial dapat diterima dan secara  statistik valid. Filosofinya begini, kita tidak mungkin tahu angka sebenarnya, tapi bisa dilakukan metode yang mungkin mendekati kondisi nyata sebenarnya.

Sebagai contoh, berapa kebutuhan beras nasional. Pendekatannya adalah melalui jumlah penduduk dikalikan konsumsi per kapita per tahun, daaannnn, ada 4 data berbeda. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 87,63kg/tahun atau 240gr/hari, BPS/Kemendag 114kg/tahun atau 312gr/hari, Kementan 124kg/tahun atau 340gr/hari dan Badan Pusat Statistik 139kg/tahun atau 380gr/hari. Naahhh, mulai puyeng, mana yang mau dipakai? selisih sedikit bisa berarti angka jutaan ton.

Kita pakai saja angka dari BPS, yang berarti kebutuhan nasional 27 juta ton per tahun. Tahukah anda, pemerintah, dalam hal ini bulog, cuma menguasai 1-2 juta ton (sekitar +- 3-7%), padahal idealnya menurut FAO untuk Indonesia adalah 6.5 juta ton (sekitar 24%). Selebihnya? dikuasai swasta. Okelah, masuk akal jika swasta ingin mengambil keuntungan dengan sekali-sekali membuat spekulasi dengan menaikkan harga. Apa jadinya jika motifnya dicampur dengan politik, hendak membuat rusuh situasi dengan cara menjatuhkan pemerintah? Sangat mungkin dilakukan. Harga tiba-tiba naik, distribusi tiba-tiba macet, barang tiba-tiba hilang dari peredaran, sounds familiar?

Lalu ditambah opini para “ahli” di media massa resmi maupun sekedar medos, dari yang terkesan ilmiah sampai “hoax yang membangun” dan penyesatan informasi serta framing. Ditambah garam dan merica, sedap tumisannya.

Yang pertama “ditumis” adalah kementerian pertanian, selalu, sudah nasibnya 😦 Padahal kementerian pertanian tugasnya adalah produksi, bukan ekspor impor. Gampang saja, beras adalah komoditas pertanian toh, jadi kalau impor, kementerian pertanian yang salah toh?! hiks…. hiks…. kembali ke paragraph atas ya, impor atau tidak impor, bukan itu masalahnya. Lalu mulai deh salah-salahan, kementan disalahkan karena data produksi dianggap salah, kemendag dianggap salah impor karena tidak nasionalis (harusnya ga impor kan menurut para ahli itu), dan bulog salah karena dianggap tidak becus urus gudang dan distribusi beras. Lanjut, tim sejenis Saracen masuk, bikin postingan yang disebar dengan judul bombastis seperti “Waduh, ada komisi dalam impor beras”, “Nah loh, impor beras padahal petani akan panen”, “ini penggalangan dana untuk pilpres tahun depan”, “surplus kok impor” dan sejenisnya ditambah kalimat silahkan komen, like dan sebarkan…….

Pemerintah perlu juru bicara, semacam KPK punya juru bicara yang ciamik bisa menjelaskan kepada masyarakat situasi terkini dengan bahasa yang adem dan bisa diterima masyarakat. Juga perlu pasukan blogger, vloger, facebooker, upload di twitterland, buat postingan yang instagramable. Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa setiap kebijakan sudah pasti melalui kajian yang mendalam di media resmi. Cerita hal teknis apa yang dikerjakan pun tidak cukup. Penjelasan apapun yang bersifat birokratis dari pemerintah, mudah dimentahan dengan contoh kalimat pada paragraph sebelumnya yang disebar melalui medsos, video kompilasi youtube dan whatsapp group, kenyataan pahit…..

Kita ke inti masalah, apakah kondisi saat ini karena ketidakbecusan pemerintah, salah data dan salah kelola? perhatikan lagi datanya, berapa beras yang dikuasai pemerintah, berapa di spekulan beras (terlalu keren kalau pakai istilah mafia beras). Selama tidak ada yang bisa mendapatkan data tandingan dengan validasi yang akurat, data pemerintah tersebut adalah valid. Kita memang surplus. Surplus kok impor? baca lagi dari paragraph awal 😉 Siapapun yang memiki niat ga bener, uang dan gudang penyimpanan serta kesempatan jika pemerintah lengah, bisa membuat runyam situasi dengan memainkan harga dan ketersediaan beras di pasar. Wah ga bener nih……..

Location: Göttingen, German

Time: January 2018

Advertisements

2 thoughts on “Daur Ulang Isu: Impor Beras

  1. Pingback: Bisakah kita tidak impor? | Postharvestnotes

  2. Pingback: Epilog Impor Beras | Postharvestnotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s